Sorong, Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Papua Barat -Papua Barat Daya dengan tegas mengkritik kinerja Penjabat (PJ) Wali Kota Sorong menyusul insiden tragis yang merenggut nyawa seorang warga akibat tersengat listrik (26/01/2025).
Peristiwa ini kembali membuka luka lama tentang buruknya pengelolaan infrastruktur publik dan minimnya perhatian Pemerintah Kota Sorong terhadap keselamatan masyarakat.
Ketua Umum BADKO HMI Papua Barat -Papua Barat Daya menyatakan bahwa insiden ini tidak dapat dibiarkan berlalu tanpa pertanggungjawaban.
“Kehilangan nyawa akibat kelalaian seperti ini adalah bentuk kegagalan pemerintah dalam melindungi warganya. PJ Wali Kota harus menjelaskan kepada publik apa yang sebenarnya dilakukan Pemkot selama ini. Apakah keselamatan masyarakat tidak menjadi prioritas utama?” tegas Abdul”.
BADKO HMI Papua Barat- Papua Barat Daya menyoroti beberapa hal krusial:
1. Pengawasan Infrastruktur yang Buruk: Instalasi listrik di ruang publik tidak mendapatkan perhatian yang layak, sehingga menjadi ancaman nyata bagi masyarakat.
2. Lambatnya Respons Pemerintah: Tidak adanya tindakan preventif dan respons cepat dari Pemkot menandakan ketidakpedulian terhadap keselamatan warga.
3. Minimnya Transparansi dan Akuntabilitas: PJ Wali Kota Sorong dinilai gagal memberikan penjelasan kepada publik terkait langkah-langkah yang diambil untuk mencegah kejadian serupa.
Peristiwa ini, menurut BADKO HMI Papua Barat- Papua Barat Daya, adalah refleksi nyata dari lemahnya tata kelola pemerintahan di Kota Sorong.
“Kita tidak bisa terus-menerus menutup mata terhadap fakta bahwa kelalaian seperti ini membahayakan nyawa masyarakat. Jika pemerintah tidak mampu melindungi warganya, maka mereka telah gagal dalam menjalankan amanah, tambah Ketua BADKO”.
BADKO HMI Papua Barat – Papua Barat Daya mendesak PJ Wali Kota Sorong untuk segera:
1. Mengusut Tuntas Insiden: Melakukan investigasi menyeluruh atas kejadian ini dan memberikan keadilan bagi keluarga korban.
2. Meningkatkan Pengawasan Infrastruktur: Mengadakan audit dan perbaikan terhadap fasilitas umum yang berpotensi membahayakan masyarakat.
3. Memberikan Pertanggungjawaban Publik: Menyampaikan langkah konkret kepada masyarakat untuk memastikan keselamatan di ruang publik.
“Kami menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat untuk bersatu mengawal isu ini. Tidak boleh ada lagi korban berikutnya akibat kelalaian pemerintah, sudah saatnya Kota Sorong memiliki pemimpin yang benar-benar peduli pada keselamatan warganya,” tutup pernyataan BADKO HMI Papua Barat -papua barat Daya.||Adl
