Contoh soal tes ujian tulis PPK dan PPS Pilkada 2024 berikut dapat dipelajari oleh calon peserta untuk mempersiapkan diri.
KPU RI membuka pendaftaran petugas PPK dan PPS untuk Pilkada 2024. Pendaftaran PPK dimulai pada 23 sampai 27 April, sedangkan PPS dijadwalkan pada 2 sampai 8 Mei 2024
Setelah itu, peserta yang dinyatakan lolos seleksi administrasi PPK dan PPS akan menghadapi ujian tertulis menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT).
Tes ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan penyelenggara Pemilu yang memiliki kemampuan, integritas, dan keterbukaan.
Dirangkum dari berbagai sumber, berikut contoh soal tes PPK dan PPS Pilkada 2024 untuk berlatih dan mempersiapkan diri sebelum ujian.
1. Salah satu larangan kampanye yang dapat langsung diberikan peringatan tertulis untuk menghentikan kegiatan kampanye walaupun belum menimbulkan gangguan dan/atau penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelarangan atau di seluruh daerah pemilihan setempat jika terjadi gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah lain adalah….
a. Mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum.
b. Menggunakan tempat ibadah, tempat pendidikan, dan melakukan pawai dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya.
c. Mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah.
d. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye.
e. Mengganggu tetangga
Jawaban: B
2. DKKP memberikan sanksi kepada setiap penyelenggara pemilu yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Sanksi yang dijatuhkan kepada penyelenggara pemilu atas pelanggaran kode etik yang bersifat berat adalah…
a. Teguran tertulis
b. Peringatan keras
c. Pemberhentian sementara
d. Pemberhentian tetap
e. Teguran verbal
Jawaban: D
3. Jumlah partai politik lokal peserta Pemilu 2009 di Provinsi Aceh adalah…
a. 3 partai
b. 5 partai
c. 6 partai
d. 7 partai
e. 4 partai
Jawaban: C
4. Berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum, pelaksanaan pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, Bupati dan Wakil Bupati pada 2017 dilakukan pada tanggal…
a. 15 Februari 2017
b. 21 Februari 2027
c. 15 Januari 2017
d. 21 Maret 2017
e. 16 Maret 2017
Jawaban: A
5. Daftar pemilih tetap ditetapkan oleh…
a. KPPS
b. PPS
c. PPK
d. KPU Kabupaten
e. DPD
Jawaban: D
6. Lembaga apakah yang melaksanakan audit laporan dana kampanye?
a. KPK
b. BPK
c. Kantor Akuntan Publik
d. PPATK
e. KPU
Jawaban: C
7. DP4 digunakan untuk…
a. Bahan Coklit PPDP
b. Bahan perimbangan penyusunan daftar pemilih
c. Bahan penetapan daftar pemilih
d. Bahan kertas
e. Benar semua
Jawaban: B
8. Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah dilaksanakan dengan sistem…
a. Distrik berwakil banyak
b. Suara terbanyak
c. Proporsional terbuka
d. First past the post
e. Suara terkecil
Jawaban: A
9. Anggota KPU Kabupaten/Kota wajib mematuhi kode etik yang disusun dan disetujui bersama oleh…
a. KPU, Bawaslu, dan MK
b. KPU, Bawaslu, dan DKPP
c. DKPP, KPU, dan MK
d. DKPP, Bawaslu. MK
e. MK, MA, dan KPU
Jawaban: B
10. Status KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota adalah…
a. KPU bersifat tetap, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bersifat Ad Hoc.
b. KPU, dan KPU Provinsi bersifat tetap, KPU Kabupaten/Kota bersifat Ad Hoc.
c. KPU, dan KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota bersifat Ad Hoc.
d. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat tetap
e. KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS bersifat tetap.
Jawaban: D
11. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis. Ketentuan ini diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 pasal dan ayat berapa…
a. Pasar 9 ayat 1
b. Pasal 10 ayat 2
c. Pasal 9 ayat 2
d. Pasal 10 ayat 1
e. Pasal 9 ayat 3
Jawaban: A
12. Nomor urut pasangan calon, tanda gambar partai politik, dan calon anggota DPD ditetapkan dengan…
a. Peraturan KPU
b. Keputusan KPU
c. Undang-undang
d. Keputusan Presiden
e. Semuanya benar
Jawaban: C
13. Menurut UUD 1945, gubernur, walikota, dan bupati dipilih secara…
a. Demokratis
b. Langsung oleh rakyat
c. Aklamasi oleh DPRD
d. Penetapan Presiden
e. Online
Jawaban: A
14. Perubahan UUD 1945 telah dilakukan sebanyak empat kali, perubahan pertama dilakukan pada tahun…
a. 1998
b. 1999
c. 2000
d. 2004
e. 2002
Jawaban: B
15. Berikut prinsip penyelenggara pemilu sesuai Pasal 2 UU No. 7 tahun 2017, kecuali…
a. Profesional
b. Independen
c. Mandiri
d. Kredibel
e. Terbuka
Jawaban: B
Lihat Juga :
Link, Cara, dan Syarat Daftar PPK Pilkada DKI Jakarta 2024
16. Untuk menyelenggarakan pemilu di tingkat kecamatan, dibentuk PPK. Apa kepanjangan dari PPK?
a. Panitia Pemungutan Kecamatan
b. Petugas Pemilihan Kecamatan
c. Petugas Pemungutan Kecamatan
d. Panitia Pemilihan Kecamatan
e. Panitia Pemilu Kecamatan
Jawaban: D
17. PPK berkedudukan di mana?
a. Ibu kota desa
b. Pendopo kecamatan
c. Kantor kecamatan
d. Kantor polsek kecamatan
e. Ibu kota kecamatan
Jawaban: E
18. Pelaksanaan Pilkada serentak 2024 telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal…
a. Pasal 200
b. Pasal 199
c. Pasal 202
d. Pasal 201
e. Pasal 169
Jawaban: D
19. Siapa yang menetapkan daftar pemilihan tetap?
a. KPS
b. PPK
c. PPS
d. KPU Kabupaten
e. KPU Provinsi
Jawaban: D
20. Berikut ini adalah pernyataan yang tidak benar tentang Panitia Pemungutan Suara (PPS), sesuai Undang-Undang Pilkada yaitu…
a. PPS berkedudukan di desa atau sebutan lain kelurahan
b. PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota 6 (enam) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara
c. Hak keuangan anggota PPS dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya
d. Anggota PPS berjumlah 3 (tiga) orang
e. Anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh PPK
Jawaban: E
21. Pemecahan masalah dengan cara perundingan yaitu dengan metode…
a. Akomodasi
b. Kompromi
c. Kolaborasi
d. Kompetisi
e. Remisi
Jawaban: B
22. Suatu negara mengizinkan rakyatnya untuk menyampaikan pendapat opini atau fakta selama hal yang disampaikan tidak melanggar hukum peraturan yang berlaku. Opini yang sebaiknya tidak disampaikan adalah opini…
a. Berbagai hal yang menyinggung perasaan orang lain
b. Berbagai hal yang menyinggung bertemakan SARA
c. Opini yang berusaha menghadirkan suasana humoris
d. Opini yang mengandung unsur dendam pribadi
e. Berbagai hal yang mengancam keutuhan kelompok
Jawaban: B
23. Peraturan KPU yang mengatur tentang jadwal dan tahapan pelaksanaan Pilkada 2024 adalah…
a. PKPU Nomor 1 tahun 2024
b. PKPU Nomor 2 tahun 2024
c. PKPU Nomor 3 tahun 2024
d. PKPU Nomor 4 tahun 2024
e. PKPU Nomor 5 tahun 2024
Jawaban: B
24. Di bawah ini yang tidak masuk dalam tahap persiapan pelaksanaan Pilkada serentak 2024, yaitu…
a. Perencanaan program dan anggaran
b. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS
c. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih
d. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan
e. Pengumuman pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota
Jawaban: E
25. Status Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu adalah…
a. Bawaslu bersifat tetap, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu bersifat Adhoc
b. Bawaslu dan Bawaslu Provinsi bersifat tetap, sementara Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu bersifat Adhoc
c. Bawaslu, Bawaslu provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota bersifat tetap, Panwaslu bersifat Adhoc
d. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu tetap, Panwaslu Desa/Kelurahan bersifat Adhoc
Jawaban: D
26. Menurut UUD 1945 yang sudah diamendemen, anggota MPR terdiri dari…
a. Anggota DPR dan DPD
b. Anggota DPR, utusan daerah, dan golongan
c. Anggota DPR, DPD, dan utusan golongan
d. Anggota DPD dan utusan golongan
e. Anggota MPR, DPR, dan DPD
Jawaban: A
27. Pernyataan berikut ini adalah ketentuan mengenai pemilihan umum menurut UUD 1945, kecuali….
a. Dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setia
b. Peserta pemilihan umum untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.
c. Dilaksanakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
d. Peserta pemilihan umum untuk anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.
e. Tidak ada jawaban yang salah.
Jawaban: C
28. Landasan konstitusional hukum tata pemerintahan Indonesia adalah…
a. UUD 1945
b. Pembukaan UUD 1945
c. Pancasila
d. Piagam PBB
e. Proklamasi 17 Agustus 1945
Jawaban: A
29. Usaha-usaha di bawah ini yang tidak termasuk ke dalam upaya menyelamatkan Pancasila adalah…
a. Mengamalkan semua sila dalam Pancasila secara murni dan konsekuen
b. Mengajarkan Pancasila dalam satuan pendidikan
c. Menyelamatkan Pancasila agar tidak digantikan dengan ideologi lain yang bertentangan dengan nilai universal pancasila
d. Menggabungkan nilai-nilai Pancasila dengan demokrasi liberal
e. Mempertahankan dan menegakkan Pancasila agar tetap sebagai dasar Negara Indonesia
Jawaban: D
30. Dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan Pemilu dan tugas lainnya, KPU memberikan laporan kepada…
a. MPR dan Presiden
b. MPR dan DPR
c. DPR dan Presiden
d. DPR dan DPD
Jawaban: C
Demikian kumpulan contoh soal tes ujian tulis PPK dan PPS Pilkada 2024 untuk berlatih. Semoga bermanfaat!
(naj/fef)
sumber : www.cnnindonesia.com/edukasi/20240425135339-561-1090379/30-contoh-soal-tes-tulis-ppk-dan-pps-pilkada-2024-serta-kunci-jawaban
